Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “kepastian hukum”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bag...
Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-und...
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat pene...
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga,...
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas me...
Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya...
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kep...
Menanti RUU EBET di Tengah Target Second NDC Indonesia
Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bag...
GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian ke...
Halaman 1 dari 11