Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beba...
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi...
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kont...
Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan m...
Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanj...
Artikel ini meninjau UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dari kacamata sosiologi hukum dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
Artikel ini membahas tentang maraknya penipuan dalam jual beli online dan upaya pencegahannya.
Halaman 1 dari 2