PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Buruh”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke te...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pan...
Menilik Efektivitas Demonstrasi: Resistensi terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berp...
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi...
Revolusi Algoritma dan Nasib Pekerja Digital
Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.
Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Halaman 1 dari 2
