Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-und...
Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambang...
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepe...
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang...
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Sikap Indonesia ke Israel-Palestina teruji. Kontras wacana Prabowo (akui Israel) dengan aksi nyata (tolak visa atlet Israel 2025).
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 20...
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk atasi stunting justru timbulkan masalah keracunan dan inefisiensi. Simak kritik dan solusin...
Halaman 1 dari 6