Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa ta...
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Ketahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?
Hadapi krisis energi & pangan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkelanjutan!
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen finansial di bursa glo...
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?
Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.
Makan Bergizi Gratis: Mengenyangkan Perut, Mengerdilkan Nalar?
Program makan bergizi gratis alihkan fokus dari tujuan konstitusi: mencerdaskan bangsa. Negara abai pada kualitas pendidikan, terjebak populisme.
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang
Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?
Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Sorak Merdeka di Bawah Langit Jayapura
Analisis kritis kasus Luther Wrait menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan pasal makar dalam konteks Papua.
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Rumah Pejabat Dijarah Massa: Bagaimana Pandangan Hukum Pidana?
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
