UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.
Kanal Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “bangunan”. Hapus pencarian untuk kembali ke daftar opini terbaru.
Topik
Filter
Reset semua
Opini Terbaru
15 tulisanOposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah krimin...
Menggali Fondasi Filosofis Hukum Pidana: Dari Kontrak Sosial hingga Pertanggungjawaban Moral
Selami dasar filosofis hukum pidana, dari teori kontrak sosial hingga tujuan pemidanaan. Pahami mengapa negara berhak menghukum dalam kajian filsafat hukum
Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi
Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.
Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi
Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat...
Tentang Kami: Sebuah Perjalanan Menerjemahkan Hukum untuk Indonesia
Kami percaya, pemahaman hukum adalah hak asasi intelektual setiap warga negara.
Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam
Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.
