Artikel ini membahas tentang metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif
Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pilih rakyat, kekuatan sistem kepartaian, dan efektivitas pemerintahan. Artikel ini menekankan pentingnya memahami konteks politik dan sosial sebelum menerapkan ambang batas.
Bullying di Pondok Pesantren: Perspektif Hukum Islam dan Pidana
Literasi Hukum – Bullying atau perundungan belakangan ini menjadi isu yang marak terjadi di Indonesia. Tidak hanya di kalangan masyarakat, tindakan mengganggu dan menyakiti orang lain juga masif terjadi dalam…
Ironi Demokrasi: Tirani Mayoritas hingga Pengabaian Hak-Hak Minoritas
Semua orang dapat memilih, namun tak semua orang dapat memilah apa yang akan dipilih
Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat, negara dengan…
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Kekerasan terhadap Anak: Analisis Putusan MA RI No. 1288 K/Pid/2023
Artikel ini membahas/mengulas secara singkat salah satu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.
Paradigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum – Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keduanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada publik secara bebas, jujur, dan berimbang….
Upaya Hukum Nasabah Bank Digital
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.
Stop Jual Suara! Larangan Keras Money Politic dalam UU Pemilu
Artikel ini membahas mengenai Money Politic di era pemilu berdasarkan UU Pemilu
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
Literasi Hukum – Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemilihan presiden 2024,…
Memperkuat Investigasi Korupsi dan TPPU: Memanfaatkan Kekuatan Artificial Intelligence
Artikel ini membahas tentang peran signifikan dan saran penerapan Artificial Intelligence sebagai inovasi digital di bidang hukum
Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya terhadap Profesi Hukum
Literasi Hukum – Kehadiran artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia. Keberadaan AI tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi, bisnis, maupun ekonomi, tetapi juga memiliki…
Analisis Kritis Purifikasi Hukum Hans Kelsen dari Perspektif Sosiologis dan Etis
Artikel ini mengulas dan mengkritik purifikasi hukum yang digaungkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya.
Indonesia Aksesi Protokol Madrid, Menguntungkan Bagi Indonesia atau Tidak?
Artikel ini membahas secara singkat mengenai Aksesi Indonesia terhadap Protokol Madrid dan dampaknya terhadap pendaftaran merek Internasional
Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Menilik Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Tentang Green Economy di Indonesia
Artike ini membahas bagaimana legal formal dan kebijakan tentang penerapan green economy di Indonesia.
Black Campaign dalam Pemilu dan Perspektif Hukum Terhadapnya
Fenomena Black Campaign kerap muncul saat menjelang pemilu. Partai-partai politik berlomba memenangkan paslon tertentu dan menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye gelap.
4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain
Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini menimbulkan polemik di kalangan…