Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?
Administrasi Negara
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha terhadap Pekerja Kontrak
Artikel ini membahas perlindungan hukum PHK terhadap pekerja PKWT yang masih dalam masa kontrak & cara penyelesaian perselisihan PHK bagi pekerja PKWT
6 Teori Hukum Administrasi Negara
Artikel ini membahas mengenai teori hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori-teori itu sebagai berikut.
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel
Artikel ini membahas mengenai definisi hingga urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik.
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik
Hukum Administrasi Negara (“HAN”) merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara.
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan
Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara
Literasi Hukum – Menjelajahi konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi negara. Pelajari fungsi dan macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta bagaimana implementasinya memengaruhi kebijakan pemerintah dan…
Akselerasi Peran Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum
Literasi Hukum – Hubungan antara administrasi pemerintahan dan ilmu hukum sangat erat relasinya. Karena pemerintah sebagai fungsi yang merupakan organ atau alat perlengkapan negara dan diserahi tugas pemerintahan untuk melaksanakan perannya sebagaimana…
Membedah Dualisme Hukum: Eksplorasi Dalam Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Literasi Hukum – Dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang dualisme hukum antara tata negara dan hukum administrasi negara, termasuk latar belakang, konsep, dan pembagian kekuasaan antara keduanya. Artikel ini juga membahas implikasi…
Mengenal Lebih Dekat Hukum Administrasi Negara: Sejarah, Prinsip, dan Pelaksanaannya di Indonesia
Literasi Hukum – Artikel ini membahas sejarah dan perkembangan hukum administrasi negara, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelaksanaannya di Indonesia, serta beberapa kasus yang…
Penerapan Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Ketentuan Undang-Undang PTUN
Literasi Hukum – Artikel ini membahas tiga asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN), yaitu asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid), asas hakim aktif (pembuktian bebas), dan asas putusan bersifat…
