Praduga Tak Bersalah dan Kepantasan Etik

Asas praduga tak bersalah melindungi setiap orang dari penghakiman prematur. Prinsip ini penting agar proses hukum tidak tunduk pada tekanan opini publik. Namun, dalam konteks jabatan publik, asas tersebut tidak otomatis menutup ruang untuk menilai kepantasan etik suatu keputusan administratif.

Seorang pejabat yang sedang menghadapi proses pidana tetap memiliki hak hukum. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar apakah pelantikan tersebut dilarang secara eksplisit oleh hukum, tetapi apakah pelantikan tersebut telah mempertimbangkan sensitivitas korban, persepsi publik, dan standar akuntabilitas pejabat publik.

Akuntabilitas dan Transparansi Pelantikan

Dalam negara hukum, keputusan pejabat publik tidak cukup hanya sah secara formal. Keputusan tersebut juga harus dapat dijelaskan secara rasional, proporsional, dan transparan. Ketika seseorang yang sedang berstatus tersangka dalam perkara yang menimbulkan korban jiwa dilantik ke jabatan strategis, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan, urgensi pelantikan, serta mekanisme mitigasi konflik kepentingan atau gangguan terhadap proses hukum.

Transparansi ini penting agar polemik tidak berkembang menjadi kecurigaan. Pemerintah daerah dapat menjelaskan apakah pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan, penyesuaian organisasi, atau pertimbangan lain yang sah. Namun, penjelasan itu seharusnya disampaikan dengan empati karena perkara ini berkaitan dengan korban meninggal dunia dan keluarga korban.

SKCK, Rekam Jejak, dan Standar Moral Jabatan Publik

Perdebatan publik juga menyentuh isu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Secara normatif, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK [3].

Namun, perlu hati-hati dalam menarik kesimpulan. Tidak setiap rotasi atau pelantikan jabatan internal pemerintahan daerah otomatis dapat disamakan dengan proses lamaran kerja yang mensyaratkan SKCK. Kritik yang lebih tepat adalah mempertanyakan apakah standar rekam jejak, integritas, dan kepantasan etik telah dinilai secara memadai sebelum pelantikan dilakukan.

Penutup

Polemik pelantikan Ahmad Mursidi menunjukkan bahwa hukum administrasi, proses pidana, dan etika jabatan publik tidak selalu berjalan dalam ruang yang terpisah. Secara hukum, proses pidana tetap harus berjalan dengan menjunjung praduga tak bersalah. Namun, secara etik, pemerintah daerah tetap perlu menjawab pertanyaan publik mengenai kepantasan, akuntabilitas, dan transparansi dasar pelantikan.

Dalam situasi seperti ini, sikap paling tepat bukanlah menghakimi sebelum putusan pengadilan, tetapi menuntut penjelasan yang terbuka dan bertanggung jawab. Jabatan publik pada akhirnya bukan hanya soal kewenangan, melainkan juga soal kepercayaan. Ketika kepercayaan itu terganggu, transparansi menjadi kewajiban yang tidak bisa ditunda.