Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.
Pencarian
“akuntabilitas publik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Kapolri Bentuk Tim Khusus Percepat Reformasi Polri 2025
…iko, pada Minggu (21/9/2025), inisiatif ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat akuntabilitas institusional dan mengakselerasi agenda reformasi yang telah di…
Polemik Pengalihan Penahanan Yaqut: Legitimasi KPK Dipertanyakan
…pertanyaan tentang transparansi, konsistensi, dan sensitivitas KPK terhadap rasa keadilan publik. Kronologinya cukup jelas. Yaqut resmi ditahan KPK pada 12 Maret 2026 untuk 20 hari pertama hingga 31 Maret dalam perkara dugaan korupsi kuota…
Opini 40
Lihat semua di OpiniRumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
…bahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel
…urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik.
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
…ai dampaknya terhadap penyelesaian sengketa, kualitas demokrasi, dan yang paling krusial, akuntabilitas pejabat daerah. Latar Belakang Putusan: Beban Berat Pemilu Serentak 2019 Putusan MK ini tidak lahir dari ruang hampa. Ini adalah respons…
Editorial 3
Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
…rasi yang tak ia pahami. Penuduh melihat seorang menteri yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi kepentingan korporasi yang ia dirikan sendiri. Keduanya nyaman karena keduanya sederhana. Hukum pidana, sayangnya, tidak bekerja dengan ke…
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
…t sipil telah mengecam peristiwa ini, dan Kepala HAM PBB Volker Türk juga menyerukan akuntabilitas. Dalam standar internasional, negara bukan hanya wajib menangkap pelaku, tetapi juga melakukan penyelidikan yang cepat dan imparsial ser…
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
…tidak boleh naif: ketika kekerasan menimpa seorang aktivis HAM setelah aktivitas advokasi publik, maka perkara ini harus dibaca sebagai alarm serius bagi kebebasan sipil dan keselamatan pembela HAM di Indonesia. Lebih dari itu, serangan ini…
Materi Hukum 32
Lihat semua di Materi HukumMengenal Sistem Pemilu
Sistem pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi. Artikel ini membahas berbagai sistem pemilu yang ada di dunia, sistem yang cocok dengan Indonesia, dan pertimbangan dalam memilih sistem yang te...
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
…k sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
…bup) Kabupaten Maros Nomor 82 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
…vestasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
…Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Putusan MK 1
Putusan MK No. 60/PUU-XXIII/2025
…ngikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai deng…
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumPrinsip Akuntabilitas Publik
Prinsip Akuntabilitas Publik Asas/prinsip yang menuntut penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan tindakan, penggunaan wewenang, dan hasilnya. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip akuntabilitas publik dalam menilai fakta d…
Akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas kinerja Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Akuntabilitas kinerja: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur,…
Pengawasan akuntabilitas kinerja
Pengawasan akuntabilitas kinerja Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan akuntabilitas kinerja: Pengawasan dilakukan untuk…
Tryout 1
UPA HAN 1 — Kewenangan & AUPB
…ihan kewenangan (atribusi/delegasi/mandat), diskresi, asas legalitas, AUPB, dan pelayanan publik.
Halaman 3
Disclaimer
…jawab atas penggunaan informasi, fitur, dan konten di __APP_NAME__. Seluruh materi yang dipublikasikan di situs ini disediakan untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum. Kami berupaya menyajikan konten seakurat mungkin, namun sifa…
Kebijakan Privasi
…asi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikasi konten, langganan, tryout) dan menjaga keamanan sistem. 1) Data yang kami kumpulkan Data akun: nama, alamat email, kata sandi (disimpan dala…
Syarat & Ketentuan
…t. Kontributor: Pengguna yang mengirimkan konten (opini, berita, materi hukum, atau ruang publik). 2) Ketentuan umum penggunaan Anda wajib menggunakan Situs secara wajar, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kami dapat…
