KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.
…emkab Sidoarjo pada Rabu, 17 September 2025. Wakil Bupati Mimik Idayana tidak hadir dalam pelantikan tersebut dan secara terbuka menyatakan bahwa proses mutasi itu cacat prosedur. Mimik, yang memiliki posisi sebagai pengarah dalam Tim Penil…
…dengan rentang jarak paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun setelah pelantikan pejabat tingkat nasional. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menguraikan sejumlah alasan mendasar di balik perubahan krusial ini. Salah…
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Satu tahun telah berlalu sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
…ngambilan keputusan menjadi krusial dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi serta keadilan dalam setiap tindakan birokratik. Birokrasi harus beroperasi secara terbuka dan akuntabel. Hal ini mencakup memberikan inf…
…anya tercantum langsung dalam putusan pengadilan. Hal ini memiliki tujuan penting, yaitu: Transparansi: Masyarakat dapat melihat proses pengambilan keputusan secara utuh, termasuk adanya perbedaan pendapat antar hakim. Akuntabilitas: Hakim…
…ng PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2005 tentang TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
Asas transparansi Prinsip dalam hukum yang menuntut keterbukaan informasi dan proses. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas transparansi dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Prinsip Transparansi Publik Asas/prinsip yang menuntut proses dan informasi penting disampaikan secara jelas dan terbuka. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip transparansi publik dalam menilai fakta dan norma. Asas & Prinsi…
Transparansi pelayanan Keterbukaan informasi terkait persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu layanan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas transparansi pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujuk…