Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Sidang PHPU DPRD Intan Jaya kembali digelar. KPU bantah dalil pemohon soal penghilangan suara, Bawaslu sebut perolehan suara pemohon berdasarkan D-Hasil adalah nol.
…Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Ruang Sidang Panel 3, Gedung 1 Mahkamah Konstitus…
Artikel ini membahas struktur kepemimpinan adat Lamahala Jaya melalui Bela Tello, Kapitan Pulo, dan Pegawe Lema sebagai hukum adat yang hidup serta mekanisme penyelesaian sengketa sosial.
Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.
Artikel ini membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
…yaan berat, memeriksa saksi, serta menganalisis rekaman CCTV, dengan dukungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Yang membuat peristiwa ini jauh lebih serius adalah konteksnya. Menurut keterangan KontraS, serangan terjadi setelah Andrie mengik…
…bada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).
Artikel ini membahas sejarah, penerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi...
Artikel ini berisi tentang aspek-aspek hukum kesehatan di dalam sistem hukum Indonesia.
…ntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
…rcepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong