RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Pencarian
“RUU PPRT Disahkan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Polri Usulkan RUU Narkotika Pertegas Perampasan Aset Kejahatan
Polri usul RUU Narkotika perkuat perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Tujuannya, memutus pendanaan jaringan narkotika lintas negara.
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan iklim.
Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan
…gunaan veto. Sumber: UN Press (GA/12417) Di Indonesia, Presiden tidak punya hak veto atas RUU yang telah disetujui bersama DPR; jika tak ditandatangani dalam 30 hari, RUU tetap sah jadi UU. Sumber: BPHN – UUD 1945 (PDF) Apa itu hak veto? Se…
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
…tanpa proses hukum yang semestinya. Komisi III DPR menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU Polri jika dinilai sebagai kebutuhan yang mendesak. Seperti yang kita ketahui, RUU ini termasuk dalam daftar inisiatif DPR dan pembahasannya telah…
Perampasan Aset Melalui Non-Conviction Based Forfeiture
…rantai yang terputus dalam sistem hukum kita. Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi kedaulatan ekonomi negara. Melalui eksaminasi me…
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
…t (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
…perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
