Stop Jual Suara! Larangan Keras Money Politic dalam UU Pemilu
Artikel ini membahas mengenai Money Politic di era pemilu berdasarkan UU Pemilu
Pencarian
“anak di bawah umur bisa dipidana”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tryout UPA, Latihan UTS/UAS Hukum, dan Tryout CPNS 2026: Semua Ada di Literasi Hukum
Tryout UPA, latihan UTS/UAS mahasiswa hukum, dan tryout CPNS 2026 tersedia di Literasi Hukum. 52 paket, 2.400 soal, skor otomatis, ada pembahasan
Penangkapan Relawan WNI di Laut Lepas oleh Israel: Sahkah?
…edang bertugas meliput misi kemanusiaan. Kapal Anda membawa ribuan logistik bantuan untuk anak-anak di Gaza yang kelaparan. Tiba-tiba, di tengah gelapnya Laut Mediterania sekitar 268 kilometer dari daratan, kapal Anda dikepung, digedor, dan…
Wajibkah Anak Melunasi Utang Orang Tua? Ini Penjelasan Hukumnya
Simak penjelasan lengkap apakah anak secara hukum wajib membayar utang orang tua yang masih hidup maupun meninggal menurut BW dan Hukum Islam.
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
…positif Indonesia, jelas bahwa setiap orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan ancaman penjara mulai dari satu tahun hingga enam tahun, bergantung pada akibat yang…
"Tapi Kan Gak Tahu Aturannya?" Tetap Bisa Dipidana!
…saya gak tahu UU-nya"? Simak artikel ini mengapa alasan tersebut tetap bisa bikin pelaku dipidana.
Mahkamah Konstitusi: Jakarta Tetap Ibukota IKN Bisa Apa?
Putusan MK No.71 Tentang IKN bisa kita baca, sebenarnya pemerintah masih terkesan lambat dan belum siap untuk memindahkan ibu kota, lalu bagaimana nasib IKN
Di Balik Cuan Endorsement: Bayang-Bayang Penjara bagi Influencer Kripto Nakal
Dunia kripto saat ini sudah mengalami perkembangan yang amat sangat cepat, secara umum kripto merupakan mata uang digital yang keamanannya dijamin dengan kriptografi.
Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
