Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint
Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism dan judicial restraint.
Pencarian
“Analisis Dampak Regulasi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
…nal dari negara asing perlu diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Melalui analisis mendalam mengenai doktrin konstitusionalisme dan pengujian konstitusi, serta membandingkan mekanisme pengujian konstitusional yang diterapkan…
Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan
…sumber daya dan pengambilan keputusan adalah dua aspek penting tugas mereka yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Bagaimana mereka menjalankan tugasnya dan diatur oleh regulasi-regulasi merupakan pertanyaan penting dalam…
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
…efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.[1] Pada aspek hukum, regulasi khusus ESG masih terbatas, hanya diatur pada level Peraturan OJK, seperti…
Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?
Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.
Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional
…dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang ditimbulkan oleh 'robot pembunuh' terhadap p...
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
…l dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
…terwujudnya e-participation yang bermakna di Indonesia? Artikel ini, dengan merujuk pada analisis mendalam dari Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi, akan mengevaluasi potret buram implementasi e-participation saat ini, memb…
