Kasus Lahan Citraland Sumatera Utara: Dugaan Korupsi Alih Fungsi Aset PTPN I
Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.
Pencarian
“tersangka”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.
Re-share Video Viral: 5 Pasal Pidana yang Bisa Menjeratmu
Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tahun penjara.
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Ilusi Privasi di Grup WhatsApp: Ketika Kekerasan Seksual Bersembunyi di Balik Layar Tertutup
Opini hukum tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam grup WhatsApp privat, dengan menempatkan UU TPKS sebagai dasar utama serta membaca perubahan rezim UU ITE dan KUHP Nasional setelah 2026.
Ketika Media Sosial Menghukum: Memahami Asas Praduga Tak Bersalah
Fenomena viral justice membuat seseorang kerap dianggap bersalah sebelum putusan pengadilan. Bagaimana asas praduga tak bersalah diatur dalam hukum Indonesia?
Apakah Terdakwa yang Mengidap ODGJ Dapat di Penjara?
Kerap ditemukan fenomena seorang terpidana dalah ODGJ, sedangkan pemidanaan hanya dapat dilakukan ketika terdakwa mampu melaksanakan pertanggungjawaban pidana.
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
