Siapa Bertanggung Jawab dalam Kecelakaan Transportasi Publik?
Siapa yang bertanggung jawab saat bus, kereta, kapal, atau pesawat kecelakaan? Simak dasar hukum ganti rugi, santunan, dan pidananya.
Pencarian
“tuntutan Nadiem 18 tahun”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Penipuan Online: Pasal & Cara Lapor Agar Uang Kembali 2026
…ran, ada baiknya kita memetakan terlebih dahulu kerangka hukum yang berlaku, karena sejak tahun 2024 hingga 2026 lanskap regulasi pidana Indonesia mengalami pergeseran signifikan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE…
Hukum Perdata: Memahami 6 Tahapan Persidangan Perkara Perdata
Literasi Hukum - Halo Teman Literasi Hukum, apakah kamu ingin memahami lebih dalam tentang persidangan hukum perdata sebagai bagian dari proses hukum di Indonesia ? Yuk, baca artikel kami ini dan temu...
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
…(17/4/2026)[[ref:1]] Tuduhan yang dilayangkan pakai Pasal 246 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tentang penyebaran berita bohong dan penghasutan. [[ref:2]]Kelompok pelapor meni…
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Korban Salah Tangkap: Hak Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Literasi Hukum - Seorang pelajar di Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan inisial DRP (15 tahun), mengalami trauma parah setelah diduga disiksa oleh anggota Kepolisian Kota Magelang. DRP ditangkap saat terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa p…
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
…ak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
…ah payung gerakan “HOSTUM” (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Para buruh membawa enam tuntutan utama, mulai dari penghapusan outsourcing hingga reformasi pajak perburuhan. Tuntutan-tuntutan ini menegaskan bahwa suara buruh masih lantang…
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
…pelantikan tersebut akan berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 164 B yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. "Insyaallah, Pak Prabowo akan melantik sesuai deng…
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
…baik dan benar. Indikator terlaksananya demokrasi yang sehat dan mapan ditentukan dengan tuntutan standar maksimalisasi transparansi. Politik transparansi dimaksudkan sebagai akses informasi dan kredibilitas untuk mengukuhkan legitimasi la…
