Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…dangan.” Selanjutnya, UU Hak Cipta juga mengurai jenis-jenis Ciptaan, termasuk buku (vide Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta). Oleh karena buku merupakan Ciptaan, maka penulis buku merupakan Pencipta dan terhadapnya melekat hak eksklusif berupa…
…P Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
…erupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana negara berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan ya…
…memprioritaskan pada pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Pemberantasan Tipikor…
…ran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Efisinesi telah diatur didalam ketentuan Pasal 154 ayat 1 huruf b Perppu Ciptaker, yang menyebutkan sebagai berikut: Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan : Perusahaan melakuka…
…e crime atau tindak pidana inti dalam klaster tindak pidana korupsi terletak pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang kemudian dikenal sebagai delik kerugian negara. Kategori tindak pidana tersebut merepresentasikan titi
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
…it mekanisme perampasan kemerdekaan warga negara dalam KUHAP 2025 ini. Kontroversi Kunci: Pasal 93, 99, dan 100 KUHAP 2025 Sorotan tajam tertuju pada pasal-pasal krusial yang mengatur tentang upaya paksa, yakni Pasal 93 mengenai Penangkapan…
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tinjauan Pasal 12 dan 22 UUD 1945 dalam konteks keadaan darurat negara (Kegentingan Memaksa). Analisis mendalam dilakukan terhadap perbedaan konsep "keadaan bahaya" dan "kegentingan yang memaksa," serta…
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
