Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…imana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan ke…
Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencatatan aset milik Koperasi dengan praktik di lapangannya yang masih be...
Praktik nominee antara WNI dan WNA nyatanya masih banyak dilakukan di Indonesia, padahal hal itu termasuk penyelundupan hukum & melanggar ketentuan UU
…a sudah diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun mekanisme pencatatan perjanjian sewa baru banyak diatur pasca terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021. Aturan ini secara eksplisit tercantum d…
Pahami peran vital bank dalam pendanaan usaha dan bagaimana bank mengelola risiko kredit. Pelajari tentang hak tanggungan sebagai jaminan kredit, proses pembebanan dan eksekusinya, termasuk lelang dan...
Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...
…l dan kemudian hilang tanpa jejak, sering kali berakhir dengan kematian. Pembunuhan dalam Konflik Bersenjata: Di daerah konflik, pembunuhan di luar hukum sering dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Pembunuhan oleh Kelompok Vigilan…
…. Kecaman dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, seperti: Aceh, Riau, Papua dianggap sebagai persoalan serius yang telah mengebiri daerah-daerah dalam prinsip pengakuan ‘hak asal usul’ dalam pemerintahan yang cenderung b…
…njadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Banyak masyarakat Papua yang
…an respons terhadap permohonan yang diajukan oleh Jois Kambu, calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6. “Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 2 tahun 2023, s…
