Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…tusan PBB pada tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi, dan satu negara Arab menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust. Perjanjian gencatan senj…
…dalam ruang siber sebagaimana yang dikemukakan Tien S. Saefullah bahwa: “yurisdiksi suatu negara yang diakui hukum internasional dalam pengertian kovensional, didasarkan pada batas-batas geografis dan waktu sementara komunikasi dan informas…
Literasi Hukum - Negara hukum adalah suatu konsep yang mencerminkan bahwa hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara, bukan sebaliknya. Negara hukum merupakan salah satu prinsip penting dal...
…gan yang diperjanjikan. Selain itu, artikel ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban negara atas pelanggaran asas pacta sunt servanda, termasuk karakteristik yang timbul akibat dari pertanggungjawaban, serta pengecualian pertanggungjaw…
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
…yang Pandang Keputusan Fiktif Keputusan fiktif berkaitan erat dengan penerbitan keputusan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara esensial, keputusan fiktif merupakan sikap diam dari pemerintah terhadap permohonan yang…
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
…heim, mengungkapkan bahwa "dhyaksa" adalah pejabat negara yang bertugas menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa. Pandangan ini…
…emerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan menentukan arah negara. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Berikut adalah beberapa…
…bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut. Penjatuh…
