Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Pencarian
“pasal penghinaan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
…u, perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Akan tetapi, praktik yang mengesampingkan aturan tersebut banyak terjadi di masyara…
Somasi Perdata: Prosedur Sah & Kekuatan Pembuktian di Pengadilan
…u tidak memenuhi prestasi Adanya Somasi (Teguran) atau Klausul Fataal Termijn Dasar Hukum Pasal 1234 BW (Kewajiban Prestasi) Pasal 1238 BW (Pernyataan Lalai) Akibat Hukum Belum otomatis menimbulkan hak ganti rugi Menjadi syarat mutlak tuntu…
Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024
…a. 1. Pelanggaran Pemilu: Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih Pasal 488 UU Pemilu menjelaskan bahwa setiap orang harus mengisi data atau memberikan keterangan yang jujur, tepat, dan benar dalam pendataan daftar p…
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
…Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengaturan k…
Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional
Kenapa kata "sengaja" hilang dari pasal pembunuhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
…rperan sebagai penyedia dana untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyara…
Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru, Apakah Masih Pro-Korban?
Literasi Hukum - Pasal 78 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHAP”) mengatur mengenai Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining). Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pengakuan Bersalah terjadi keti…
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
…jaminan fidusia. Pendahuluan Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana fidusia dijadikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak. Fidusia…
