Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…dangan.” Selanjutnya, UU Hak Cipta juga mengurai jenis-jenis Ciptaan, termasuk buku (vide Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta). Oleh karena buku merupakan Ciptaan, maka penulis buku merupakan Pencipta dan terhadapnya melekat hak eksklusif berupa…
Pelajari cara membela diri dari begal sesuai KUHP terbaru agar terhindar dari jerat hukum. Noodweer, proporsionalitas, & langkah setelah kejadian.
…pek actus reus terpenuhi, pelaku tidak dapat diminta bertanggung jawab sebab tidak mampu. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) mengatur kondisi apa saja yang tidak mampu bertanggung jawab, antara lain jiwan…
…mary, Secondary, Tertiary. Bab III 5 Matriks Unsur-Bukti Buat tabel pemetaan setiap unsur pasal terhadap alat bukti persidangan. LANGKAH WAJIB. Fondasi III & IV 6 Amunisi Yuridis Pilih yurisprudensi (4 kriteria). Tulis Judicial Preceden…
Literasi Hukum - Tulisan ini membahas mengenai pengesampingan asas non-retroaktif dalam undang-undang. Apakah memungkinkan penerapan pengesampingan asas non retroaktif dilakukan? yuk simak penjelasan...
…endalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta relevansinya dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dari perspektif ahli hukum pidana. Pendahuluan: Dua Sisi Mata Uang Keadilan Pidana Dalam pergulatan intelektual untuk…
Panik soal pasal kumpul kebo dan zina di KUHP Baru 2026? Simak penjelasan lengkap tentang siapa yang boleh melapor, nasib check-in hotel, dan sanksi bagi warga yang main hakim sendiri.
…n di wilayah Hindia Belanda. Landasan hukum berlakunya hingga saat ini adalah berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 dan tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun…
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
…erupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana negara berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan ya…
