Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Berita
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata negara, mengenai proposal tersebut.
Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parlemen oleh berbagai partai politik
Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej
Jakarta, Literasi Hukum – Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri,…
Jaksa Minta Penguatan Wewenang Penyidikan dalam KUHAP
Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kembali wewenang jaksa dalam menyidik tindak pidana tertentu dengan memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
78 Pegawai KPK Ketahuan Pungli, Dihukum Minta Maaf Serentak!
Sebanyak 78 pegawai KPK ketahuan pungli dan dihukum minta maaf secara serentak.
Gugatan PTUN Anwar Usman: Jimly Asshiddiqie Berharap Anwar Usman Menunjukkan Sikap Patriotis dan Bijaksana
Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut jabatannya sebagai Ketua MK.
Bali Larang Penjualan Daging Anjing, Terancam Denda Rp 50 Juta!
Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan regulasi baru yang melarang penjualan dan distribusi daging anjing di wilayah tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
Apakah Putaran Kedua Pilpres 2024 Masih Mungkin Terjadi? Ini Syaratnya
Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini telah memasuki tahap perhitungan suara secara nasional di seluruh Indonesia. Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 akan menentukan apakah Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran atau dua putaran.
Jokowi Menang dalam Gugatan PTUN: Tuduhan Politik Dinasti Tidak Terbukti
Jokowi berhasil memenangkan kasus gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan Otto Hasibuan, pengacaranya, menyatakan bahwa tuduhan politik dinasti tidak terbukti.
Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu…
DKPP Sanksi Ketua KPU Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, pada Senin (5/2/2024).
Alabama Eksekusi Mati Pertama dengan Gas Nitrogen
Literasi Hukum – Negara bagian Alabama mengeksekusi Kenneth Eugene Smith, 58 tahun, dengan gas nitrogen pada hari Kamis, 25 Januari 2024. Ini adalah Eksekusi Mati Pertama dengan Gas Nitrogen di…
Haris Azhar & Fatia Bebas dalam Kasus “Lord Luhut”
Literasi Hukum – Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, dan aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, dibebaskan dari kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut…
JagaPemilu.com Diluncurkan
JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. Salah satu perintis JagaPemilu.com,…
Partai Demokrat KLB Buka Suara Terkait Pengajuan PK
Literasi Hukum – Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Saiful…
Ghana Mengakhiri Hukuman Mati dan Beralih ke Hukuman Penjara Seumur Hidup
Literasi Hukum – Ghana mengakhiri hukuman mati setelah parlemen Ghana menyetujui dan mengambil keputusan bersejarah dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilannya. Presiden Ghana, Addo Dankwa Akufo-Addo, secara resmi mengesahkan…
Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer
Baca artikel berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023