Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung
Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?
Lintas Kolom
Semua Artikel
Berita, opini, editorial, materi hukum, dan ruang publik terbaru dalam satu alur kronologis.
Harga Obat Yang Mahal: Ini Peran Paten Dalam Industri Farmasi
Permasalahan harga obat yang mahal sering kali menjadi bahan perbincangan yang cukup serius dikalangan masyarakat di Indonesia.
Penghayat Kepercayaan yang Dimarjinalkan Hukum Positif Nasional
Kedudukan Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok marjinal yang kerap mengalami diskriminasi sistemik melalui kerangka hukum nasional yang tidak inklusif.
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing...
Terumbu Karang Teluk Sepang Bengkulu Terancam Limbah PLTU
Terumbu karang Bengkulu di Teluk Sepang terancam akibat limbah PLTU batubara. Kondisi sedang, hukum jadi penyelamat utama ekosistem.
Benturan Antara Budaya dan Hukum Negara dalam Tindak Pelecehan di Pesantren
Pesantren di Indonesia sering kali dianggap sebagai tempat yang suci dalam menuntun ilmu dan moral, terutama bagi anak-anak yang sedang menuju ke dalam fase ke dewas...
Merek Bukan Sekadar Nama: Bagaimana Hukum Melindungi Bisnis Anda?
Pahami cara hukum Indonesia melindungi merek bisnis, prinsip first to file, gugatan merek, pidana, dan langkah praktis pendaftaran.
Sampah Tak Pernah Salah, Hukumnya yang Bermasalah
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah yang terus berulang.
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Skandal Korupsi Pajak dan Bea Cukai Terbongkar, KPK Turun Tangan
Kasus korupsi kembali mencuat di lingkungan pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyarakat.
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organisasi Kema...
