Literasi Hukum - Dalam proses pidana, istilah ditahan dan dipenjara sering digunakan secara bergantian. Keduanya memang sama-sama membatasi kebebasan fisik seseorang. Namun, secara hukum, keduanya memiliki makna, tujuan, status, dan akibat hukum yang berbeda.

Perbedaan ini penting dipahami agar publik tidak keliru menilai posisi seseorang dalam proses hukum. Orang yang ditahan belum tentu bersalah, sedangkan orang yang dipenjara pada umumnya telah berstatus terpidana karena menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Ditangkap Tidak Otomatis Ditahan

Sebelum membahas penahanan, perlu dibedakan terlebih dahulu antara penangkapan dan penahanan. Penangkapan pada dasarnya merupakan tindakan awal untuk membawa seseorang ke hadapan penyidik dalam rangka kepentingan pemeriksaan. Namun, seseorang yang ditangkap tidak otomatis harus ditahan.

Penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat hukum terpenuhi. Dalam KUHAP baru, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penahanan juga harus dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim, serta berkaitan dengan tindak pidana dan kondisi tertentu yang dibenarkan undang-undang [1].

Makna Ditahan dan Asas Praduga Tak Bersalah

Status ditahan berarti seseorang sedang ditempatkan di tempat tertentu untuk kepentingan proses peradilan pidana. Pada tahap ini, orang tersebut dapat berstatus tersangka atau terdakwa. Tujuan penahanan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif.

Karena itu, orang yang ditahan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Ia belum dapat disebut sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dengan kata lain, penahanan adalah tindakan hukum sementara, bukan pidana penjara.

Alasan penahanan juga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan syarat objektif dan alasan yang relevan, seperti kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, menghambat pemeriksaan, atau alasan lain yang diatur oleh undang-undang.