MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro alias Laras Faizati.
…B/2025/PN Blb atas nama Dodi Supriadi, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama, yakni pidana penjara selama 12 tahun, meskipun kedudukan keduanya dalam tindak pidana berbeda secara yuridis. Marhaban Basyar merupakan pelaku utama y…
Literasi Hukum - Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah dua cabang hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan keduanya, dengan contoh...
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai pengertian hukum pidana, objek hukum pidana, tujuan ilmu hukum pidana, dan pembagian hukum pidana. Yuk simak penjelasan di bawah ini! Ditulis oleh: Mu...
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
…nerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi...
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup dasar hukum, teori, bentuk pidana, dan penerapannya di Indonesia.
Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
…PUU-V/2007, syarat calon anggota legislatif, tidak pernah dijatuhi pidana, diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, hak untuk memilih dan dipilih
…g-undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; Robertus; Hukuman Pidana Penjara; Undang-undang Pemda; Partisipasi politik; Mantan narapidana; Stigmatisasi; Hak pilih; Hak politik; Status mantan terpidana; Pencabutan…
…Money Politic; Pakue Tengah; Pihak Terkait; Perpanjangan Masa Jabatan; Kepala Desa; STTB; Pidana Penjara; PN Kolaka; Tim Pemenangan
Pidana penjara Sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan selama jangka waktu tertentu. Contoh: Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hukum Pidana Rujuk…
Pidana pokok Jenis pidana utama seperti pidana penjara, kurungan, denda, atau pidana mati sesuai ketentuan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Pidana pokok" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: KUHP Rujukan:…
Pidana kurungan Sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu lebih singkat dibanding penjara (dalam sistem tertentu). Contoh: Hakim menjatuhkan pidana kurungan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringan…