Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,721–18,740 dari 18,835 dokumen.
Halaman 937 dari 942
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 58 Tahun 1953
Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58 Tahun 1953 tentang Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara
Identitas hukum
No. 58 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 1 Tahun 1952
Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 2 Tahun 1952
Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 3 Tahun 1952
Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 4 Tahun 1952
Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Tahun 1952
Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 6 Tahun 1952
Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 8 Tahun 1952
Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 9 Tahun 1952
Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 10 Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Lembaran-Negara Nr 76 Tahun 1951)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952 tentang Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Le...
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 11 Tahun 1952
Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952 tentang Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 12 Tahun 1952
Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 13 Tahun 1952
Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 14 Tahun 1952
Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 15 Tahun 1952
Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1952
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 10 Tahun 1951
Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1951
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 9 Tahun 1951
Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1951
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1951
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Sep 1951
Undang-undang Darurat
No. 19 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Penjualan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1951
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Sep 1951