Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,801–18,820 dari 18,835 dokumen.
Halaman 941 dari 942
Undang-undang Darurat
No. 38 Tahun 1950
Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 39 Tahun 1950
Memungut Opsenten atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
Identitas hukum
No. 39 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 40 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 41 Tahun 1950
Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi 1950
Identitas hukum
No. 42 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950 tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Identitas hukum
No. 43 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1950
Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 2 Tahun 1950
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintah
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 3 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 4 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 6 Tahun 1950
Pajak Dalam Daerah Pulihan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pajak Dalam Daerah Pulihan
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 5 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 25 Tahun 1949
Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1949 tentang Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1949
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 68 Tahun 1948
Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya
Identitas hukum
No. 68 • Tahun 1948
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Nov 1948
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 69 Tahun 1948
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1948 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 1948
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Nov 1948
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 65 Tahun 1948
Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Identitas hukum
No. 65 • Tahun 1948
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Nov 1948
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 38 Tahun 1948
Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1948
Tempat
Jakarta