Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,761–18,780 dari 18,835 dokumen.
Halaman 939 dari 942
Undang-undang Darurat
No. 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1951
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 28 Tahun 1950
Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 30 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Identitas hukum
No. 30 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 27 Tahun 1950
Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 25 Tahun 1950
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jun 2026
Undang-undang Darurat
No. 23 Tahun 1950
Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jun 2026
Undang-undang Darurat
No. 24 Tahun 1950
Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jun 2026
Undang-undang Darurat
No. 22 Tahun 1950
Penurunan Cukai Tembakau
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Jun 2026
Undang-undang Darurat
No. 21 Tahun 1950
Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Jun 2026
Undang-undang Darurat
No. 34 Tahun 1950
Mengubah Undang-Undang Darurat No. 25, Tahun 1950 Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 25, Tahun 1950 Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Identitas hukum
No. 34 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Nov 1950
Undang-undang Darurat
No. 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Apr 1950
Undang-undang Darurat
No. 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Apr 1950
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 1 Tahun 1950
Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan P...
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 3 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Tahun 1950
Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1950
Tempat
Jakarta