Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1952

Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"

Aksi

ID: 52663

Unduh PDF Buka halaman BPK

Jenis dokumen

Undang-undang Darurat

Nomor / Tahun

13 / 1952

Tentang

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"

Status

Berlaku

Berkas

PDF

Unduh

Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.

Metadata

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
T E U	Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor	13
Bentuk	Undang-undang Darurat
Bentuk Singkat	UUDrt
Tahun	1952
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	30 Desember 1952
Tanggal Pengundangan	30 Desember 1952
Tanggal Berlaku	01 Januari 1953
Sumber	LN.1952/NO.86, TLN NO.345, LL SETNEG : 3 HLM.
Subjek	PEREKONOMIAN
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Pusat

Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →