Literasi Hukum - Konflik Palestina–Israel bukan hanya soal perang antarwilayah. Konflik ini juga menjadi ujian besar bagi hukum internasional dan rasa kemanusiaan dunia. Setiap serangan, korban sipil, hingga hancurnya rumah sakit dan tempat tinggal masyarakat selalu memunculkan pertanyaan penting: apakah hukum benar-benar masih dihormati saat perang terjadi?

Dalam hukum internasional, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan. Aturan itu dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Tujuannya sederhana, yaitu membatasi penderitaan manusia saat konflik bersenjata terjadi. Artinya, meskipun perang dianggap sah oleh suatu negara atau kelompok tertentu, tetap ada batas yang tidak boleh dilanggar.

Dasar Hukum Konflik dalam Hukum Internasional

Dasar utama aturan tersebut terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 yang diawasi penerapannya oleh International Committee of the Red Cross. Konvensi ini mengatur perlindungan warga sipil, tenaga medis, rumah sakit, serta korban perang. Selain itu, terdapat juga Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 yang menegaskan bahwa serangan militer tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar [1]

Salah satu prinsip terpenting dalam hukum perang adalah larangan menyerang warga sipil. Dalam perang, pihak yang bertikai wajib membedakan antara target militer dan masyarakat biasa. Anak-anak, perempuan, tenaga medis, rumah sakit, sekolah, dan pengungsi seharusnya mendapat perlindungan. Karena itu, ketika banyak warga sipil menjadi korban dalam konflik Palestina–Israel, dunia internasional mulai mempertanyakan apakah aturan hukum perang benar-benar dijalankan.

Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Para Pihak

Di sisi lain, serangan Hamas terhadap warga sipil Israel juga menjadi perhatian besar. Penyanderaan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan International Criminal Court (ICC). Artinya, hukum tidak hanya menilai satu pihak saja. Semua pihak yang terlibat dalam konflik tetap wajib mematuhi aturan perang [2]

Namun persoalan terbesar dalam konflik ini adalah kenyataan bahwa hukum internasional sering terlihat lemah di hadapan kepentingan politik. Banyak negara mengecam kekerasan yang terjadi, tetapi langkah nyata untuk menghentikan penderitaan warga sipil sering kali berjalan lambat. Akibatnya, masyarakat dunia mulai mempertanyakan apakah hukum internasional benar-benar adil atau hanya tajam kepada pihak tertentu saja.

Hak Membela Diri dan Hak Asasi Manusia

Konflik ini juga berkaitan dengan Piagam United Nations (PBB), khususnya Pasal 2 ayat (4) yang melarang penggunaan kekerasan terhadap negara lain dan Pasal 51 mengenai hak membela diri. Israel sering menggunakan dasar hak membela diri atas serangan yang diterimanya. Sementara Palestina menuntut hak menentukan nasib sendiri dan hak hidup aman bagi rakyatnya. Kedua pihak sama-sama menggunakan dasar hukum untuk mempertahankan posisinya masing-masing [3]

Selain itu, konflik ini membuka diskusi besar tentang hak asasi manusia. Warga Palestina menuntut hak hidup, keamanan, dan hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa. Sementara masyarakat Israel juga menginginkan perlindungan dan rasa aman dari ancaman serangan. Kedua pihak sama-sama memiliki hak untuk hidup damai. Sayangnya, kekerasan yang terus berlangsung membuat hak-hak tersebut semakin sulit terwujud.

Peran Mahkamah Internasional

Mahkamah internasional pun ikut terlibat. International Court of Justice (ICJ) dan ICC mulai menangani berbagai laporan dugaan pelanggaran hukum perang dan pelanggaran HAM dalam konflik ini. Langkah tersebut menunjukkan bahwa dunia internasional sebenarnya memiliki mekanisme hukum untuk menilai tindakan para pihak yang bertikai. Akan tetapi, proses hukum internasional sering memerlukan waktu panjang dan tidak selalu langsung menghentikan konflik di lapangan.

Sikap Indonesia terhadap Palestina

Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina juga memiliki dasar konstitusional. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama disebutkan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa.” Prinsip ini menjadi dasar sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan [4]

Pada akhirnya, konflik Palestina–Israel bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Konflik ini adalah ujian apakah dunia masih memiliki komitmen untuk melindungi kemanusiaan dan menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak. Jika hukum tidak mampu melindungi warga sipil di tengah perang, maka kepercayaan masyarakat dunia terhadap keadilan akan semakin menurun.