Opini
Transformasi Delik dalam UU TIpikor
Dalam hukum pidana, delik dibagi menjadi delik formil dan materiil yang memiliki perbedaan pada mekanisme pembuktiannya. Transformasi delik...
Kanal Opini
Pencarian: “putusan mk”
Opini
Perspektif & analisis hukum.
Terkini
✕ Hapus Filter
Opini
Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum yang Masih Menggantung?
Baru-baru ini, Selasa, 17 Desember 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya di kala...
Opini
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim p...
Opini
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hu...
Opini
Judicial Restraint : Menjaga Keseimbangan Kekuasaan atau Mengabaikan Keadilan?
Pengaturan judicial restraint melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi hakim, namun harus tetap fl...
Opini
Mandeknya Keadilan Dalam Kasus Vina Cirebon
Masyarakat Indonesia kembali diperdebatkan dengan rilisnya film “VINA: Sebelum 7 Hari” di bioskop. Film ini mengangkat kasus pembunuhan Vina...
Opini
Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi
Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik ba...
Opini
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Opini
Lahirnya Kembali? "The Guardian Of Constitution"
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.
Opini
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Kirim Opini Hukum
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis
Sedang trending
#1
#2
#3
#4
#5
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
1,783x dibacaRomantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
303x dibacaMengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
280x dibacaTenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti
250x dibacaSubjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata
223x dibaca
Topik
Advokat
Analisis Putusan
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
E-Commerce & Platform Digital
Etika Profesi Hukum
Hak Kekayaan Intelektual
HAM & Demokrasi
Hubungan Diplomatik
Hukum (Umum)
Hukum Acara Pidana
Hukum Adat
Hukum Administrasi Negara
Hukum Agraria & Pertanahan
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)
Hukum Pajak
Hukum Pangan
Hukum Perdata
Hukum Pertambangan
Hukum Pertanahan & Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Kejaksaan
Kepatuhan & Tata Kelola
Korupsi
KPK
Legal Drafting & Legislative Drafting
Media & Pers
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Konsumen
Perundang-undangan & Regulasi
Politik
Politik & Kebijakan Publik
Politik Hukum
Putusan & Yurisprudensi
Reformasi Hukum
sosial
Sosiologi Hukum
Teknologi Informasi & Telekomunikasi
Teori & Filsafat Hukum
Tindak Pidana Korupsi