Kanal Opini Pencarian: “konstitusi”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Politik

Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung

Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahir...

H. Imam Santoso • 09 Jan

Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)

Konsinyasi, Pembayaran Yang Sah dalam Kredit Pembiayaan Bagi Nasabah/Debitor

Konsinyasi sebagai solusi pembayaran sah dalam kredit macet. Lindungi hak debitur dari penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang jelas.

Argha Syifa Nugraha, S.H. • 08 Jan

HAM & Demokrasi

Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi

Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.

Budi Harianto • 07 Jan

Hukum Tata Negara

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian...

Imam Sahroni Darmawan • 06 Jan

HAM & Demokrasi

Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan

Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi a...

Muhammad Yazid Al-Faizi • 05 Jan

Hukum Acara Pidana

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam...

Miftakhul Shodikin • 05 Jan

Hukum Administrasi Negara

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualit...

Imam Sahroni Darmawan • 04 Jan

HAM & Demokrasi

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2...

Budi Harianto • 04 Jan

Hukum Tata Negara

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara...

Imam Sahroni Darmawan • 01 Jan

Hukum Pidana

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Imam Sahroni Darmawan • 30 Dec

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Aktivis HAM Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hubungan Internasional

Hukum Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Lingkungan Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Kerugian Keuangan negara Kerugian Lingkungan Korupsi KPK KUHAP BARU Legal Drafting & Legislative Drafting Mahkamah Konstitusi Media & Pers Penegak Hukum Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru

Mengenal Konsep Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Polemik Cover Lagu: Hak Cipta, Etika Berkarya dan Konsekuensi Hukumnya

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto