Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hukum Pidana Indonesia”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan
Literasi Hukum - Pelajari mengenai seponering dan asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia. Seponering merupakan pelaksanaan as...
Aliran Klasik dan Aliran Modern Hukum Pidana
Literasi Hukum - Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial. Namun, di balik pasal-pasal dan sank...
Asas Hukum Pidana yang Berlaku Berdasarkan Tempat dan Orang
Literasi Hukum - Pelajari tentang asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk asas teritorial, personalitas, perlindu...
3 Fase Penyelidikan dalam Ilmu Hukum Pidana: Interpretasi, Konstruksi, dan Sistematik
Literasi Hukum - Ilmu Hukum Pidana adalah pengetahuan tentang hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam ilmu ini terdapat tig...
Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Sangat Lama, Bagaimana Kepastian Eksekusinya setelah Disahkannya KUHP Baru?
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai regulasi terbaru masa tunggu eksekusi terpidana mati yang diatur dalam UU Nomor 1...
Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional
Literasi Hukum - Ekstradisi adalah proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan (Deli Waryenti...
Halaman 2 dari 2