Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung
Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahir...
Perspektif & analisis hukum.
Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahir...
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi a...
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2...
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat...
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hu...
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis