Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ramai fenomena kibar bendera One Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 dan UU Bendera, serta mak...
Indah Pebrina Batubara adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial d...
Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.
Menyoal kembali makna dan batasan korporasi sebagai 'subjek hukum'. Sebuah dekonstruksi filosofis tentang konsep persona ficta.
Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang...
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Melalui alegori Cinderella dan musang berbulu domba, tulisan ini mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum dan loyalitas politik.
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil...