Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumla...
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.
Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis
Bansos di Indonesia bermasalah karena tata kelola dan penyalahgunaan. Teknologi dan pemberdayaan perlu diperkuat.
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.
Ramai fenomena kibar bendera One Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 dan UU Bendera, serta mak...