Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bag...
Regulasi tanaman penahan abrasi mendesak melindungi sempadan pantai dari abrasi. Pentingnya regulasi dan tantangan pengelolaannya.
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian ke...
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita...
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan loncen...
Hukum Panglima atau Politik Raja? Mengupas kontroversi rehabilitasi dan amnesti di era Presiden Prabowo. Apakah langkah ini sejalan...
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara be...
Pada umumnya, kita hanya mengenal dua jenis gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)...
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 201...
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Halaman 1 dari 2