Vonis Rp531 Milliar dalam Kasus Jusuf Hamka vs MNC
Putusan Rp531 miliar dalam kasus Jusuf Hamka vs MNC Group mengungkap kompleksitas sengketa bisnis lama dan tanggung jawab hukum korporasi.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Jangan Bermain Janji Nikah, Apalagi Lawan Anak Hukum!
Ingkar janji nikah berujung gugatan? Anak hukum siap membela! Pahami hak & ganti rugi sesuai KUHPerdata & yurisprudensi MA.
Putusan BPSK Mangkrak? Strategi Eksekusi Efektif Di Pengadilan
Pahami prosedur & syarat menjalankan putusan BPSK di Pengadilan Negeri. Hak konsumen terlindungi, putusan BPSK ditegakkan secara efektif.
Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia
Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya...
Menanti RUU EBET di Tengah Target Second NDC Indonesia
Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bagi transisi energi.
Sempadan Pantai : Urgensi Regulasi Tanaman Penahan Abrasi
Regulasi tanaman penahan abrasi mendesak melindungi sempadan pantai dari abrasi. Pentingnya regulasi dan tantangan pengelolaannya.
GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan yang demokra...
Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh reformasi regula...
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Peringatan dari Sumatera: Masa Depan Kalimantan di Tengah Laju Deforestasi
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbuny...
