Literasi Hukum - Baru baru ini pengadilan China secara tegas memberi putusan yang penting bagi seluruh perusahaan di China yang sedang gesit dalam mengadopsi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence(AI). Karena kemajuan teknologi tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan dan merampas hak pekerja mulai dari jabatan, memotong upah, ataupun memutus hubungan kerja secara sepihak. Hal ini bermula dari seorang pekerja teknologi bernama Zhou yang bekerja sebagai pengawas kualitas atau quality assurance  AI di perusahaan teknologi di Hangzhou, Zhejiang. [1] Dimana pekerja tersebut dipindah tugaskan karena dianggap AI yang diciptakan dapat mengganti pekerjaannya dan perusahaan juga menawarkan potongan gaji 40% kepada Zhou. Setelah Zhao menolak alih alih mengembalikan hak nya perusahaan bahkan langsung memutuskan hubungan kerja dengannya dengan alasan efisiensi dan optimalisasi berbasisi AI. Pengadilan  China secara tegas menyatakan bahawa PHK yang dilakukan perushaan tidak sah dan memerintahkan perusahaan tersebut membayar kompensasi.

Putusan tersebut menjadi menarik karena berasal dari negara China yang dimana saat ini terkenal sebagai negara yang sangat agresif dalam mengembangkan AI. Namun , Pengadilan tetap memberikan kepastian dan batasan kepada perusahaan teknologi bahwa tranformasi digital yang dilakukan boleh dilaksanakan tetapi tidak boleh mengeser bahkan menghilangkan hak pekerja. Pengadilan disini menilai bahwa kejadian ini tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena AI dijadikan alasan dalam pilihan bisnis perusahaan. 

Dan melalui kasus ini juga menjadi gambaran yang penting bagi Indonesia, dimana saat ini juga sedang pesatnya penggunaan AI oleh perusahaan. Persoalan ketenagakerjaan tidak dapat hanya dipahami sebagai siapa yang dapat mampu bekerja lebih cepat atau lebih murah tetapi persoalannya menjadi siapa yang mengendalikan perubahan atas teknologi dan bagaimana hukum mampu melindungi hak pekerja dari dampak efisiensi digital.