​Beberapa kasus yang saat ini sedang diusut besar-besaran oleh KPK, diantaranya kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel), kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Yaqut Cholil Qoumas, kasus pengadaan laptop chromebook oleh Nadiem Makarim, hingga kasus besar yang melumpuhkan seorang tokoh besar di dunia perminyakan Riza Chalid: ‘the gasoline godfather’ yang ditengarai masuk kepada klasemen kasus korupsi terbesar kedua di Indonesia. Dan masih banyak lagi kasus-kasus besar yang sedang diungkap padaberjalannya roda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

​Berita-berita lain yang juga muncul ke permukaan, bahwadisaat peristiwa demo banyaknya pihak-pihak yang memprovokasi dan melakukan penjarahan pada rumah-rumah pejabat, yang diindikasikan kepada agenda-agenda tertentu. Tentu harus fair mengatakan, bahwa hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan oleh hukum dan cara berdemokrasi di Indonesia. Kita tidak menginginkan gerakan-gerakan rakyat yang menyuarakan kepeduliannya untuk negeri, ditunggangi oleh beragam kepentingan-kepentingan yang bermaksud jahat, mengadu domba sesama, sampai-sampai yang mengancam kedaulatan Ibu Pertiwi.

Bagaimana Lembaga Perwakilan Rakyat Semestinya Bekerja untuk Rakyat?

Gonjang-ganjing, kisruh, demo besar-besaran di banyak daerah, dan banyaknya peristiwa yang terjadi beberapa kurun-waktu akhir bulan Agustus hingga awal September 2025, setidaknya telah mewarnai media publik bahwa Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, rakyat selaku pemilik daulat atas Republik Indonesia—telah benar-benar tersulut serius amarahnya oleh lembaga yang semestinya menjamin daulat atas fungsi representasi itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsi representasi sebagai wakil rakyat, anggota DPR semestinya memahami betul dengan sadar—betapa pentingnya menjaga amanat rakyat, bukan denganmelakukan agenda-agenda yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat, apalagi disaat rakyat sedang tercekik dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit saat ini. Tentu kita sama-sama mengerti bahwa amanat adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan—dihadapan rakyat, dan dihadapan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan, anggaplah sebuah teguran yang sangat serius dari rakyat bahwa setiap segala sesuatu yang diinginkan oleh rakyat kepada para wakil rakyat di DPR adalah keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada pribadi, partai atau golongan tertentu. Bahwa, semestinya kehendak bersama sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia ini berdiri—harus diartikulasikan kepada semangat perjuangan oleh lembaga penjamin atas kedaulatan rakyat itu sendiri.

​Kedepan, tentu agenda-agenda reformasi perlu dikawal secara bersama-sama dan seksama. Menjadi wakil rakyat adalah bersedia untuk menjadi pelayan bagi setiap kebaikan bagi rakyat secara keseluruhan. Memerhatikan kehendak-kehendak minoritas, dan mendengarkan setiap aspirasi yang disuarakan oleh rakyat. Tentu, yang bermuara untuk kebaikan Republik Indonesia. Semoga kedepan, DPR mampu untuk berbenah atas nama individu maupun lembaga—merenungkan baik-baik pesan moril akibat peristiwa yang terjadi belakangan. Bahwa, rakyat inginkan agenda-agenda kebaikan untuk negeri Indonesia yang sangat dicintai. Selamat berbenah.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang iapimpin” (HR. Bukhari dan Muslim).