Antara Rakyat, Pemerintah, dan DPR, Siapa yang Diuntungkan?

Tak ada asap, jika tak ada api—begitulah perumpamaannya. Artinya tiada sebab sesuatu kemarahan yang terjadi oleh rakyat, jika tidak dikarenakan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pejabat publk di pemerintahan, serta lembaga penjamin kedaulatan rakyat itu sendiri. Bagaimana tidak, daulat yang semestinya berpihak tetapi seakan sangat mencekik kepada rakyat —kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, dialog atau komunikasi yang terkesan tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat publik dan wakil rakyat, dan disamping itu banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang diungkap oleh KPK, dan lain-lain—yang kemudian melahirkan tuntutan 17+8 oleh koalisi rakyat.

Ditengah aksi massa yang sangat menegangkan antara rakyat dengan para wakil rakyat di DPR dan DPRD tiap-tiapProvinsi dan Kab/Kota yang menyebabkan pengrusakan terhadap berbagai fasilitas umum, gedung perkantoran, sampai-sampai ada yang dibakar—hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan. Mendukung pengrusakan terhadap bangunan-bangunan tersebut, dan melakukan penjarahan terhadap individu, itu sama saja dengan suatu sikap yang mendukung terhadap perbuatan anarkis dan kriminalitas. Amarah yang sangat-sangat disayangkan, sehingga menimbulkan pengrusakan yang sampai menimbulkan adanya korban jiwa. Sekali lagi, tindakan yang bermuara kepada perbuatan anarkis dan kriminalitas tidak dapat dibenarkan.

​Usut punya usut, seperti dikabarkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ada agenda terorisme dan tindakan yang mengarahkan kepada makar. Beberapa media lain juga ikut menyoroti bahwa ada banyak kepentingan dan agenda dibalik menguatnya arus kemarahan oleh rakyat kepada lembaga-lembaga publik, yakni pemerintah dan DPR. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan dalam diskursusnya pada tayangan Rakyat Bersuara pada 2 September 2025 oleh iNews, bahwa ancaman bagi Presiden Prabowo sendiri terletak pada lingkaran orang-orang yang berada di kabinetnya, lebih lanjut beliau mengatakan “terlalu berbahaya yang dilakukan pak Prabowo hari ini, karena didalam politik kesetiaan itu tidak dapat dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru, karena masih memiliki kesetiaan lama, loyalitas ganda itu tidak bisa, apalagi matahari kembar.” Kemudian, dengan tegas kemudian beliau menyebutkan “berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng solo”.

​Boleh jadi benar, dan belum tentu salah—apa yang dikatakan oleh beliau Pangi Syarwi Chaniago menyisihkan tanda tanya besar bagi penulis, bahwa siapa yang sebetulnya menginginkan kuasa penuh atas republik ini. Bagaimana tidak, peristiwa-peristiwa kemarahan dari rakyat ini juga bertepatan dengan dibukanya kasus-kasus besar tindak pidana korupsi olehlembaga anti rasuah (KPK). Setelah satu dekade lamanya, KPK yang awalnya sangat beringas memberantas tiap-tiap sudut pemukiman rezim dengan mencari ‘orang-orang yang bermain’ dengan jabatannya—namun seakan tersandera oleh rezim sebelumnya, yakni pada peristiwa #reformasidikorupsi yang menjadi momentum dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK. Seakan dikendalikan oleh rezim sebelumnya—kekecewaan dan amarah yang besar dan masih menyisihkan catatan-catatan kejahatan dan luka bagi negara ini.