Literasi Hukum – Dalam menjalankan pemerintahan, setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang diterapkan di negaranya. Demokrasi saat ini masih menjadi suatu sistem pemerintahan yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik.
Berkenalan Kembali dengan Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘kratos’ yang berarti kekuatan dan apabila digabung maka akan membentuk kata ‘demokratia’ yang berarti kekuatan rakyat, namun beberapa literatur juga menyebut demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Berawal ketika tahun 507 SM, pemimpin Athena saat itu Cleisthenes pertama kali memperkenalkan istilah demokrasi yang merupakan sistem reformasi politik. Titik awal demokrasi saat itu ialah para rakyat berkumpul untuk menyampaikan kekhawatiran serta aspirasi mereka secara langsung dihadapan pemimpin mereka.
Salah satu hal yang mendasari perbedaan antara demokrasi dengan sistem pemerintahan lain ialah mengedepankan keterlibatan rakyat dalam menjalankan siklus pemerintahan. Tak hanya itu, demokrasi juga memiliki beberapa prinsip yang dijadikan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis, antara lain ialah:
- Kedaulatan rakyat;
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- Kekuasaan mayoritas;
- Hak-hak minoritas;
- Jaminan Hak Asasi Manusia;
- Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur;
- Persamaan di depan hukum;
- Proses hukum yang wajar;
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
Jangan Terlena dengan Kelebihannya, Pahami juga Kekurangannya
Memang benar bahwa setiap sistem pemerintahan dalam setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan tanpa terkecuali demokrasi. Alasan mengapa demokrasi masih dianggap menjadi sistem pemerintahan terbaik di dunia saat ini adalah karena beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem demokrasi diantaranya ialah demokrasi dianggap lebih adil karena selalu melibatkan rakyat, demokrasi juga dianggap selalu menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi juga menjadi salah satu sistem yang mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan merugikan rakyat.
Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang melindungi kepentingan rakyat dan menawarkan kebebasan serta partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, sistem demokrasi juga memiliki kekurangan layaknya sistem pemerintahan lain, salah satu kekurangan dari sistem demokrasi yaitu sering disebut dengan ‘Tirani Mayoritas’ adalah ketika kepentingan mayoritas mendominasi sepenuhnya dan kelompok minoritas seringkali diabaikan hak-hak yang dimilikinya.
Seorang filsuf yang namanya cukup terkenal yaitu Plato menganggap bahwa demokrasi yang tidak terdidik dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya tirani mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak dari minoritas yang tidak sesuai dengan keadilan dalam demokrasi. Tak hanya itu, demokrasi juga memiliki kekurangan lain seperti konflik kepentingan antara para politisi, dan juga proses demokrasi terkadang hanya menjadi obralan janji manis para politisi hanya agar mendapatkan suara rakyat, dan yang cukup krusial dalam kekurangan sistem demokrasi adalah rakyat selaku pemilih dalam demokrasi.
Alegori Kapal
Setiap warga negara yang tinggal dalam sebuah negara penganut demokrasi memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik yang terjadi di negaranya. Tentu saja persamaan hak ini mencakup semua warga negara baik kaum terdidik maupun kaum dengan pendidikan rendah.
Plato yang merupakan seorang filsuf terkenal yang pesimis terhadap demokrasi mengajak kita untuk berfikir dalam sebuah alegorinya yaitu ketika terdapat sebuah kapal yang diisi oleh orang-orang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan tentang arah tujuan dan cara mengendalikan kapal, yang mereka ketahui hanyalah bagaimana bisa bersenang-senang di dalam kapal dengan persediaan yang ada tanpa mempertimbangkan kondisi kedepannya. Akan tetapi, di dalam kapal tersebut juga terdapat satu orang yang paham navigasi kapal dengan sangat baik, tentu saja orang tersebut akan diabaikan dan ditentang oleh orang-orang bodoh yang berada bersama dia.
Alegori ini digunakan oleh Plato yang ditujukan sebagai kritik atas kondisi sosial dan politik yang terjadi di zamannya. Saat itu Plato menilai bahwa orang-orang yang berkuasa hanya mengandalkan retorika yang mampu memanipulasi rakyat untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan mereka tanpa melihat kekurangan yang dimiliki seperti kebijaksanaan dan keadilan.
Saat itu ia juga menganggap bahwa akan sangat berbahaya apabila memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada orang-orang yang belum cukup memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dalam urusan negara.
Penutup
Tak ada yang sempurna di dunia ini, bahkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap sebagai sistem terbaik memiliki kekurangan sehingga dibenci oleh seorang filsuf terkenal. Dalam sistem demokrasi, keputusan politik sebagian besar ditentukan oleh rakyat yang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Plato berpandangan bahwa orang yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan atau tidak memahami politik tidak dapat membuat keputusan yang bijaksana. Hal tersebut membuat Plato menegaskan kembali akan pentingnya pendidikan politik yang memadai.
Jika kita berkaca pada negara kita tercinta yang dimana tingkat pendidikan dan minat literasi masih tergolong rendah, maka hal itu akan membuat kita setuju terhadap pandangan Plato.
Melihat kondisi negara kita saat ini, membuat kita menyadari bahwa kecacatan demokrasi telah menggerogoti berbagai sektor mulai dari bawah hingga atas. Mulai dari para rakyat yang telah menjadi pemilih tetap yang dimana masih banyak yang belum paham akan politik dan dampaknya hingga para politisi yang senang memanfaatkan kebodohan rakyatnya untuk mendapatkan suara dengan menghalalkan segala cara yang haram.
Saya rasa kritik Plato atas sistem demokrasi saat itu masih relevan dengan kondisi yang terjadi di negara kita, segala bentuk kekurangan dari sistem demokrasi dimanfaatkan oleh para politisi untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan kekuasaan. Penting bagi pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan memperhatikan pendidikan dan ekonomi masyarakat serta membuat regulasi hukum yang kuat jika memang pemerintah yang isinya para politisi tak takut kehilangan kekuasaan demi menyelamatkan demokrasi bangsa.
