Lewati ke konten utama
Pencarian

“Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 40

Lihat semua di Berita
Berita 06 Mar 2026 news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

JAKARTA, Literasi Hukum — Desakan agar revisi Undang-Undang Pemilu segera dibahas kembali menguat setelah sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan bahwa waktu menuju tahapan Pemilu 2029 terus menyempit. Kekhawatiran utama mer...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 09 Jul 2026 news.literasihukum.com/dpr-bantah-panja-ruu-pemilu-ditunda-isu-pembatasan-capres

DPR Bantah Panja RUU Pemilu Ditunda di Tengah Isu Pembatasan Capres

...au DIM di tingkat pimpinan. Dengan demikian, posisi resmi pimpinan DPR adalah belum ada keputusan formalisasi Panja, sementara Komisi II menyatakan sudah melakukan pembahasan awal secara informal.Dinamika itu muncul bersamaan dengan sorotan...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini

Materi Hukum 38

Lihat semua di Materi Hukum

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 18 · Tahun 1950 17 Apr 1950 literasihukum.com/en/public/index.php/peraturan/51764/penghapusan-pengadilan-pengadilan-landgerecht-dan-appelraad-dan-pembentukan-pengadilan-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-tinggi

Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021 literasihukum.com/en/public/index.php/peraturan/195537/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman...

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021 literasihukum.com/en/public/index.php/peraturan/195541/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Kamus Hukum 40

Lihat semua di Kamus Hukum
Kamus Hukum literasihukum.com/en/public/index.php/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be...

Kamus Hukum literasihukum.com/en/public/index.php/kamus-hukum/8411/hak-konstitusional-dalam-pemilu-nasional

Hak konstitusional dalam pemilu nasional

...k orientasi literasi hukum dan tetap perlu diverifikasi terhadap peraturan, kontrak, atau putusan yang relevan.

Tryout 2

Butuh Bantuan?