Keadilan Fiskal: Pajak Merupakan Kontribusi Konstitusional

Dugaan terhadap praktik transfer pricing CPO merupakan kerangka keadilan fiskal, dimana pajak bukanlah sekadar kewajiban administratif tetapi merupakan instrumen pembiayaan negara. Dimana ketika perusahaan besar yang memanfaatkan sumber daya ekonomi, infrastruktur, tenaga kerja, dan fasilitas hukum Indonesia, maka wajar dan seharusnya  keuntungan yang timbul dari kegiatan tersebut turut menjadi dasar penerimaan bagi negara. Karena praktek tranfer pricing dalam perspektif keadilan fiskal merupakan tindakan yang menciptakan ketidakadilan ganda apabila dilakukan tindakan penyeimpangan. Dimana negara kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat dijadikan untuk membiayayai kepentingan publik dan yang kedua bagi pelaku usaha yang telah patuh menjadi berada dalam posisi yang tidak adil karena harus bersaing dengan perusahaan yang menekan kewajiban pajaknya melalui skema agresif.

Karena itu, persoalan transfer pricing tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis antara wajib pajak dan fiskal semata. Ia adalah persoalan keadilan ekonomi. Ketika nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari substansi ekonomi yang sebenarnya, maka yang dirugikan bukan hanya kas negara, tetapi juga prinsip persaingan usaha yang sehat dan legitimasi sistem perpajakan.

Tanggung Jawab Korporasi

Prinsip good corporate governance menuntut korporasi untuk bertindak tranparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Dan perusahaan harus mampu menunjukkan bahwa struktur transaksinya memiliki dasar bisnis yang rasional dan tidak semata mata dirancang untuk menghindari pajak. Sehingga dalam konteks transfer pricing harus memiliki dokumentasi harga transfer yang memadai dan penjelasan fungsi dan risiko tiap entitas, serta dasar ekonomi atas harga yang digunakan. Dan pada dasarnya korporasi boleh mencari efisiensi dan korporasi juga berhak dalam melakukan perencanaan pajak. Namun, batas hukumnya adalah ketika perencanaan tersebut berubah menjadi penyalahgunaan struktur transaksi untuk mengalihkan laba secara tidak wajar. Pada titik itu lah, persoalannya bukan lagi efisiensi bisnis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan fiskal.

Penutup

Dugaan terhadap transfer pricing CPO merupakan ujian yang sangat serius bagi Indonesia, ini bukan lagi hanya sekadar masalah ekspor yang dimanipulasi tetapi kemampuan hukum Indonesia dalam menjaga kepentingan publik ditengah kompleksitas bisnis global. Negara harus aktif ketika penerimaan pajak, bea keluar, dan devisa berpotensi hilang melalui skema transaksi afiliasi. Dan transfer pricing hanya sah sepanjang tetap pada koridor yang wajar.

Dan pada akhirnya, hukum ekonomi tidak boleh menjadi alat yang hanya kuat terhadap pelaku kecil dan lunak terhadap pelaku besar. Justru dalam kasus komoditas strategis seperti CPO, hukum harus hadir sebagai penjaga keseimbangan dan melindungi iklim usaha,  serta memastikan kepastian hukum, dan menutup celah pengalihan kekayaan ekonomi nasional melalui skema transaksi yang tidak wajar.