Menyoal Kembali Makna dan Batasan Korporasi sebagai "Subjek Hukum"

Pedang Bermata Dua: Hak-hak Korporasi dan Tanggung Jawab yang Sulit Dipahami

Memberikan status "persona" pada sebuah entitas non-manusia adalah sebuah pedang bermata dua. Satu sisi memberikannya kemampuan untuk bertindak, sementara sisi lainnya menciptakan kerumitan dalam hal pertanggungjawaban. Logika pemberian hak menjadi cukup sederhana. Jika korporasi adalah "subjek hukum", maka ia harus memiliki hak-hak dasar untuk dapat berfungsi dalam lalu lintas hukum: hak untuk memiliki kekayaan, hak untuk terikat dalam kontrak, dan hak untuk mencari keadilan di pengadilan. Dalam yurisdiksi tertentu, seperti Amerika Serikat, konsep ini bahkan diperluas hingga mencakup hak untuk kebebasan berpendapat dalam bentuk belanja politik. Pemberian hak-hak ini mengubah korporasi dari sekadar alat ekonomi menjadi aktor politik dan sosial yang sangat berkuasa. Masalah muncul di sisi lain pedang: tanggung jawab. Ketika sebuah korporasi melakukan kerusakan masif—mencemari satu teluk, memicu krisis finansial global, atau membocorkan data jutaan penggunanya—pertanyaan "siapa yang bersalah?" menjadi sangat sulit dijawab. Kita bisa menunjuk pada direktur, manajer, atau operator lapangan, namun sering kali keputusan yang membawa petaka bukanlah hasil dari niat jahat (mens rea) satu individu, melainkan produk dari budaya perusahaan, tekanan pasar, dan difusi tanggung jawab yang sistemik. Di sinilahpersona fictamenunjukkan fungsi paling problematisnya: ia menjadi perisai. Konsepbadan hukum, yang pada awalnya dirancang untuk melindungi investor dari risiko, kini sering kali berfungsi melindungi para pengambil keputusan dari akuntabilitas penuh. Entitas fiktif ini tidak memiliki nurani untuk merasa bersalah, tubuh untuk dipenjara, atau jiwa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Ia menyerap kesalahan, meninggalkan masyarakat dengan kerusakan nyata sementara pelakunya tersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks.