Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
PBB ungkap temuan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI UNIFIL: tembakan tank Israel & IED yang diduga dipasang Hizbullah. Penyelidikan berlanjut.
Indonesia desak investigasi PBB atas kematian 3 prajurit TNI di Lebanon. Penolakan dalih Israel, tekankan hukum humaniter internasional.
Literasi Hukum - Pernahkah anda mendengar istilah hak veto? seperti apa mekanisme penggunaan hak veto dan dasar hukumnya? artikel ini akan menjelaskan kepada anda mengenai pengertian serta kegunaan ha...
…Internasional merupakan lembaga peradilan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan Piagam PBB pada bulan Juni 1945. Didirikannya ICJ ialah menggantikan peradilan internasional sebelumnya, yakni Permanent Internation…
…rmatif, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut telah mengatur secara jelas bahwa selat yang digunakan untuk pelayaran internasional seperti Hormuz tunduk pada rezim hak linta…
…ri. Lebih dari 170 kelompok masyarakat sipil telah mengecam peristiwa ini, dan Kepala HAM PBB Volker Türk juga menyerukan akuntabilitas. Dalam standar internasional, negara bukan hanya wajib menangkap pelaku, tetapi juga melakukan peny…
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
…bahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang subjek-subjek hukum dalam hukum internasional, khususnya tentang dua jenis subjek hukum internasional, yaitu state actor dan non-state actor. Selain itu,...
…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
…n Bantaeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB
…ion Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
