Opini • 27 Feb 2023

Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB

literasihukum.com/hak-veto-anggota-dewan-keamanan-pbb

Literasi Hukum - Pernahkah anda mendengar istilah hak veto? seperti apa mekanisme penggunaan hak veto dan dasar hukumnya? artikel ini akan menjelaskan kepada anda mengenai pengertian serta kegunaan ha...

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya

literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional

…bahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan

literasihukum.com/hak-veto-pengertian-dasar-hukum-jenis-contoh-kasus-kelebihan-kekurangan

Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2007 • 13 Nov 2007

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/9138/alokasi-dana-bantuan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-dari-penyisihan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kepada-pemerintah-desa-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2018

KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB

literasihukum.com/peraturan/12535/kriteria-dan-kategori-pengurangan-pajak-daerah-non-pbb-p2-dan-bphtb

…n Bantaeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

literasihukum.com/peraturan/15675/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988

…ion Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 26 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960

literasihukum.com/peraturan/15807/perubahan-pasal-27-dan-pasal-28-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-sebagaimana-telah-diubah-dan-dithambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1960

…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 223 · Tahun 1961 • 06 Sep 1961

Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

literasihukum.com/peraturan/15570/pedoman-pelaksanaan-pasal-4-dan-pasal-5-undang-undang-nomor-3-prp-tahun-1960-tentang-penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warganegara-belanda

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014

PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM