Pencarian

“Piagam PBB Pasal 27”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 40

Lihat semua di Berita
Berita 12 Jan 2026 news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini
Opini 27 Feb 2023 literasihukum.com/hak-veto-anggota-dewan-keamanan-pbb

Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB

…anjutnya mengenai hak veto dengan membaca artikel di bawah ini! Pengertian Hak Veto Dalam piagam PBB sebenarnya tidak menyebutkan istilah hak veto. Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap dewan keamanan PBB. Hal ini seba…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Opini 18 Jan 2024 literasihukum.com/international-court-of-justice-peran-dalam-hukum-internasional

International Court of Justice: Peran dalam Hukum Internasional

…pakan lembaga peradilan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan Piagam PBB pada bulan Juni 1945. Didirikannya ICJ ialah menggantikan peradilan internasional sebelumnya, yakni Permanent International Court Of Justic…

Oleh Hafid Nafi Rozzaki
Opini 26 Jan 2024 literasihukum.com/serba-serbi-hukum-pidana-bagian-ke-3

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-3

…itu actus reus dan mens rea. Actus reus berkaitan dengan asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 KUHP, yakni menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana atau tidak. Setelah itu, baru membahas mengenai mens rea, yakni apakah pe…

Oleh Heksa Archie Putra Nugraha

Editorial 2

Editorial 19 Mar 2026 literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

…ri. Lebih dari 170 kelompok masyarakat sipil telah mengecam peristiwa ini, dan Kepala HAM PBB Volker Türk juga menyerukan akuntabilitas. Dalam standar internasional, negara bukan hanya wajib menangkap pelaku, tetapi juga melakukan peny…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Editorial 26 May 2026 literasihukum.com/kasus-nadiem-dan-ujian-akal-sehat-hukum-pidana-kita

Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita

Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum 40

Lihat semua di Materi Hukum

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2007 13 Nov 2007 literasihukum.com/peraturan/330617/alokasi-dana-bantuan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-dari-penyisihan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kepada-pemerintah-desa-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997 literasihukum.com/peraturan/56838/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

…ion Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Kamus Hukum 6

Lihat semua di Kamus Hukum
Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 Pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digun…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2677/pph-pasal-26

PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan domestik dan/atau tax treaty. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 26 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 26" digunakan dalam konteks…

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.