Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

…an Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 17 Jan 2024

Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024

literasihukum.com/penjabat-kepala-daerah-di-tahun-politik-independensikah

…Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...

Opini • 04 Aug 2024

Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris

literasihukum.com/implikasi-hukum-surat-edaran-nomor-ahu-ah-02-37-tahun-2024-dalam-pengangkatan-perpindahan-dan-perpanjangan-jabatan-notaris

Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.

Opini • 08 Jan 2024

Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?

literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri

…si Hukum - Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...

Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah

Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Opini • 11 Feb 2026

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Opini • 22 Feb 2026

Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?

literasihukum.com/pilkada-oleh-dprd-apa-dampaknya-buat-kita

…ana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?

Opini • 09 Apr 2023

Minimnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)

literasihukum.com/minim-perlindungan-lingkungan-hidup

Literasi Hukum - Artikel ini membahas minimnya perlindungan lingkungan hidup, kontroversi dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200...

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.