Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
…didaftarkan atau dicatat dalam e-BRPK. Menurut Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2023 (Terlampir di bawah), MK telah menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan mate…
Artikel ini membahas problem kepastian hukum dalam PMK 81/2025, terutama ketika syarat penyaluran Dana Desa dikaitkan dengan tenggat administratif yang mendahului tanggal berlakunya aturan.
…l Konstitusi Edisi Vol 19 No. 4 Tahun 2022AbstrakKedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang b…
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
…ikenal vokal mengkritik meluasnya peran militer di ruang sipil. Ia diserang pada 12 Maret 2026 setelah merekam podcast yang membahas isu tersebut. Kini, empat prajurit TNI telah ditahan, tetapi justru di titik inilah pertanyaan paling penti…
…eristiwa yang boleh diperlakukan sebagai kabar kriminal biasa. Pada Kamis malam, 12 Maret 2026, Andrie diduga diserang di kawasan Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Polri menyebut visum awal menunjukkan luka bakar pada dada, wajah, dan ta…
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wa…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
120 soal SKD CPNS: 40 TWK + 40 TIU + 40 TKP. Cocok untuk latihan dan evaluasi kesiapan.
120 soal SKD CPNS: 40 TWK + 40 TIU + 40 TKP. Cocok untuk latihan dan evaluasi kesiapan.
120 soal SKD CPNS: 40 TWK + 40 TIU + 40 TKP. Cocok untuk latihan dan evaluasi kesiapan.
